Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan rekomendasi kepada KPU RI terkait sengketa hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 di MK, KPU RI harus benar benar memastikan jajaran dibawahnya menjawab berbagai dalil Pemohon bahwa mereka memang sudah bekerja baik dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini. Pasalnya Perludem khawatir, dengan begitu banyaknya aktor penting legislatif daerah yang terlibat dalam Pemilu dan menyengketakan hasilnya di MK, bisa berpotensi benturan terhadap kepentingan lainnya atau ada conflict of interest.

"KPU perlu betul betul mengawal proses di MK ini. KPU RI perlu mengawal seluruh jajarannya dari daerah agar tidak masuk angin, karena memang potensi adanya kebocoran atau benturan kepentingan sangat besar, mengingat banyaknya aktor yang terlibat dalam proses Pemilu legislatif," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). Kepastian manajerial satu pintu dalam segala bentuk koordinasi lewat KPU pusat juga harus benar benar dijaga. Jangan sampai timbul permasalahan semisal jajaran penyelenggara Pemilu yang bersikap tidak netral alias berpihak pada salah satu kelompok atau aktor tertentu saat menghadapi sengketa di MK.

"Jangan sampai ada jajaran penyelenggara Pemilu yang ternyata belok belok, atau tidak netral, berpihak kepada salah satu kelompok atau aktor tertentu saat perselisihan di MK," ungkap dia.

Baca:  Anak-anak SBY Masih Terpukul Lebaran Tahun Ini Terberat Bagi Demokrat
Tags: , , , ,
Avatar
Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan. Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana. Lakukan yang terbaik, sehingga kita tak akan menyalahkan diri sendiri atas segalanya.

Related Article

0 Comments

Leave a Comment