Wali Kota Bogor Bima Arya tak sepakat dengan pernyataan Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menghentikan wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Menurut Bima Arya, wacana penyesuaian batas wilayah ini harus terus dibuka dan dicari opsi terbaiknya. Apalagi kata Bima Arya, jika wacana itu disetujui belum tentu terwujud dalam satu dua tahu ke depan.

Bisa saja baru akan terwujud saat nanti cucunya yang menjadi Wali Kota. Tak hanya dipatahkan oleh Mendagri, wacana ini juga rupanya dianggap tak relevan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, pemekaran wilayah harus bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya dalam urusan pelayanan publik.

"Ini juga kurang relevan (untuk jadi provinsi) yang relevan itu pemekaran jadinya kabupaten kota, karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh yang terlalu repot," jelasnya. Dilansir dari Youtube tvOneNews Rabu (21/8/2019), Bima Arya menjelaskan bahwa wacana ini tidak datang secara tiba tiba. "Jadi tidak tiba tiba sebetulnya, jadi di Kota Bogor itu muncul bincang bincang di warung kopi, politisi, maupun ada yang dibahas itu juga di media tentang penyesuaian batas wilayah di Bogor, yang tadinya di kabupaten, ada gagasan untuk masuk ke wilayah kota," jelasnya.

Ia juga mengungkit soal adanya beberapa wilayah di Kabupaten Bogor yang berpindah ke Kota Bogor. "Itu sebetulnya sudah kita lakukan pada tahun 1995, jadi ada beberapa wilayah kabupaten diikhlaskan oleh kabupaten dan masuk wilayah kota, itu tahun 1995," katanya. Kemudian ketika pertumbuhan penduduk semakin pesat, kata Bima Arya maka diperlukan pengaturan wilayah yang tepat.

"Ada arus urbanisasi, ditambah lagi baru baru ini ada wacana kepindahan ibukota, ya saya kira kita harus mengantisipasi itu," tambahnya. Ia pun mengaku memiliki tiga opsi untuk melakukan pengaturan wilayah tersebut. "Jadi opsi pertama adalah penyesuaian, yakni wilayah di kabupaten masuk ke kota, yang kedua yakni pembentukan, artinya mungkin kota bogor, kabupaten bogor atau beberapa daerah lainnya yang memungkinkan dan berkenan, bergabung menjadi provinsi baru," ungkapnya.

Baca:  H-6 Lebaran, 10.597 Pemudik Berangkat dari Terminal Pulo Gebang

Pada opsi ketiga, rupanya Bima Arya juga berencana untuk gabung ke DKI Jakarta seperti Bekasi. "Opsi ketiga adalah penggabungan, mungkin kalau Bekasi gabung dengan Jakarta, ya mungkin Kota Bogor juga bisa salah satu kajian, bisa saja kemudian memutuskan hal yang sama. Ya ketika misalnya lebih terintegrasi dengan Jabodetabek, transportasinya lebih tersambung, kemudian banyak koordinasi yang lebih sering dilakukan dengan Jakarta di banding dengan Bandung," jelasnya. "Jadi tiga tadi, penyesuaian, penggabungan atau pembentukan," tegas Bima Arya.

Ia pun menegaskan jika wacana ini bukan untuk kepentingan elite semata. "Konteksnya tata kelola yang lebih efektif yang mana, kedua pelayanan publik lebih maksimal mana, dan mana lebih memungkinkan untuk kesejahteraan rakyat," tandasnya. Untuk itu, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian khusus, di mana ia menargetkan kajian itu harus rampung pada akhir tahun ini.

Pihak Pemerintah Kota Bogor juga menggandeng IPB untuk bekerja sama dalam membuat kajian ini. "Saya rasa yang harus dilakukan adalah membuka semua opsi saya nggak setuju misalnya ada yang menyampaikan ini stop wacana, moratorium, nggak begitu dong," katanya. "Mendagri yang ngomong," celetuk Wali Kota Bekasi yang duduk di samping Bima Arya.

Ia pun mengaku tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. "Iya saya kurang sepakat dengan segala hormat dengan Pak Menteri, dibuka saja wacananya, toh belum tentu ini setahun dua tahun terjadi, ya mungkin ketika cucu saya jadi wali kota nanti mungkin saja," katanya. "Ibukota saja bisa pindah kemungkinan, apalagi sekedar penyesuaian batas wilayah," tambah Bima Arya.

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan bahwa butuh pengkajian lebih dalam terkait rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Hal itu ia sampaikan pada saat sesi tanya jawab kepada masyarakat dalam acara Rapat Minggon Rebo Keliling (Boling) yang diselenggarakan di Aula Masjid Jami Baiturrahman, Komplek Departemen Agama, Pabuaran Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Rabu (21/8/2019). Menurutnya, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya akan mempermudah administrasi karena jarak tempuh akan lebih terjangkau.

Baca:  Jelang Laga Persija Vs Persib, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Senayan

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Bogor Raya harus dikaji dengan masak dan melibatkan berbagai pihak. "Ini kan membuat wilayah administrasi menjadi kecil kalau kita ngurus ke Bandung kejauhan. Kalau di Bogor kan jadi lebih dekat. Mudah mudahan, ini kan baru wacana. Butuh pendalaman yang sangat detail dan meminta pendapat dari berbagai ahli," ujarnya. Terkait Provinsi Bogor Raya yang mencuat kepermukaan itu, Ade Yasin mengungkapkan bahwa dari 27 Kota Kabupaten yang ada di Jawa Barat, penduduk terbanyak berasal dari Bogor.

Hal itu menjadi acuan untuk Bogor menjadi Provinsi baru. "Untuk Provinsi Bogor Raya ini kan baru wacana. Inginnya sih kita juga misah dari dari 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat, Bogor ini terbanyak penduduknya, 5,8 juta jiwa paling banyak tetapi dikasih bantuan Provinsinya saja nomor 9 di tahun ini. Maka dari itu kita lebih baik pisah Provinsi, ini kan wacana belum dikaji," jelasnya. "Kemarin saya baru bicara dengan Rektor IPB dan Walikota Bogor, kita ngobrol bareng bareng kita kaji bareng bareng. Jadi kalau bisa dipisahkan kita akan buat Provinsi baru Bogor Raya," pungkasnya. (*)

Tags: , , ,
Avatar
Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan. Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana. Lakukan yang terbaik, sehingga kita tak akan menyalahkan diri sendiri atas segalanya.

Related Article

0 Comments

Leave a Comment