Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah kini tengah berseteru dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Perseteruan antara Wali Kota Tangerang dengan Menkumham Yasonna Laoly bermula dari saling sindir soal perijinan mendirikan bangunan. Awalnya, Yasonna Laoly menyindir Arief Wismansyah soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

Dikutip dari Kompas.com , sindiran tersebut diungkapkan Yasonna Laoly saat melakukan persemian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.

Arief Wismansyah membantah tudingan Yasonna Laoly terkait penghalangan perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham. Dikutip dari Kompas.com melalui wartawan dari Humas Pemkot Tangerang pada Sabtu (13/07/3019), Arief mengklarifikasi hal tersebut. "Iya, jadi saya juga kaget dan prihatin atas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri karena tidak ada niat sedikit pun saya sebagai Wali Kota Tangerang mencari gara gara terhadap tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyelenggara daerah di Kota Tangerang," kata Arief dalam rekaman itu.

Soal IMB yang belum terbit, Arief mengatakan bahwa ada urusan administrasi yang sulit sehingga menghambat izin itu. Atas kejadian ini, Arief melayangkan surat bernomor 593/2341 Bag Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota atas pernyataan Menkumham. Dia berharap, melalui surat yang telah dia kirim, ada titik terang dari permasalahan itu.

"Mungkin Pak Menteri tidak dapat alasan valid. Jadi, mudah mudahan surat yang saya layangkan bisa membuat beliau jauh lebih paham seperti apa kondisi dan ruwetnya urusan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah," kata Arief. Atas kejadian tersebut, sang Wali Kota tersebut menghentikan sejumlah pelayanan publik ke sejumlah Kantor Kemenkumham. Dikutip dari Warta Kota , Arief bahkan melayangkan surat ke Menkumham yang menyatakan jika tak akan bertanggung jawab terkait sejumlah pelayanan di kawasan tersebut.

Baca:  Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah Laporkan Kemenkumham ke Polisi

Surat tersebut bernomor 593/2341 Bag Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota atas pernyataan Menkumham. "Iya surat nota keberatannya sudah dilayangkan. Kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum juga," ujar Kabag Humas Pemkot Tangerang, Achmad Ricky Fauzan kepada Warta Kota, Jumat (12/7/2019). Achmad menjelaskan dalam surat tersebut tertuang bahwa Pemkot Tangerang tidak akan melayani sejumlah pelayanan di ataslahan Kemenkumham.

Seperti di Komplek Kehakiman, Pengayoman dan sebagainya. "Pelayanannya itu seperti penerangan jalan umum, perbaikan drainase dan pengangkutan sampah," ucapnya. Dirinya menyebut kebijakan ini mulai diberlakukan sedari tanggal 15 Juli 2019.

Berikut daftar kantor di lahan Kemkumham di Kota Tangerang yang dihentikan layanan penerangan umum jalan, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah oleh Pemkot: 1. Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Anak di Jalan Daan Mogot 2. Lapas Kelas I Jalan Veteran

3. Lapas Wanita Jalan M Yamin 4. Lapas Pemuda Jalan Lp pemuda 5. Lapas anak wanita Jalan Daan Mogot

6. Kantor Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Jalan Daan Mogot 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jalan TMP Taruna 8. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jalan TMP Taruna

9. Politeknik Jalan Satria sudirman 10. Imigrasi Jalan TMP Taruna Akibat perselisihan tersebut, Kemenkumham akhirnya melaporkan Pemerintah Kota Tangerang ke Polrestro Tangerang, Selasa (16/7/2019).

Dikutip dari Warta Kota , pelaporan tersebut dibenarkan oleh Kasubag Humas Polrestro Tangerang, Kompol Abdul Rachim. "Iya tadi pagi melaporkannya," ujar Abdul kepada Warta Kota, Selasa (16/7/2019). Kendati demikian Abdul belum mengetahui secara pasti duduk perkara dari laporan itu.

"Tadi pagi saya lihat, tapi belum tahu kasus detilnya apa," ucapnya. Abdul juga tak banyak komentar terkait persoalan ini. "Yang melaporkannya itu dari Kabiro Humas Kemenkumham," kata Abdul.

Baca:  Pernah Tusuk Mantan Bupati Madiun Pelaku Perampokan Toko Emas di Magetan Gagal Pakai Bom Rakitan

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang pun juga menyegel Kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Hal tersebut dengan alasan kompleks bangunan seluas 22 hektar di atas lahan 181 ha milik Kemenkumham itu belum mengantongi ijin mendirikan bangunan atau IMB. Padahal, kedua politeknik tersebut baru saja diresmikan oleh Yasonna Laoly pada Selasa (9/7/2019) lalu.

Dikutip dari Kompas.com , Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyebut jika politeknik ini dibangun di atas lahan yang peruntukan dalam Perda Tata Ruang Kota Tangerang masih sebagai ruang terbuka hijau (RTH). "Kami tidak melarang. Akan tetapi, kami harus memperhatikan aturan," jelas Arief. "Intinya Mendagri tetap minta Pemerintah Kota Tangerang memperhatikan lahan pertanian. Itulah yang terjadi, makanya ini (izin) masih berproses (tapi belum final)," lanjut Arief.

Menanggapi kasus ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai sikap Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah kurang elok. "Kalau ada miskomunikasi, kenapa harus airnya dimatikan. Kenapa harus listriknya dimatikan. Kan kurang elok," kata Tjahjo usai menghadiri pembukaan IISMEX 2019 di JCC Jakarta, Rabu (17/7/2019). Tjahjo menyebut, sebaiknya Arief dapat membuka komunikasi terlebih dahulu kepada Gubernur Tangerang.

"Bukan karena saya sesama menteri ya. Kurang etis, kurang elok, kalau seorang kepala daerah itu melakukan langkah langkah tanpa adanya koordinasi dulu. Minimal di pemerintah provinsi. Apa lagi melakukan tindakan, yang memangkas, memotong, merugikan masyarakat umum yang terkait dengan layanan publik," jelas dia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD ikut berkomentar terkait perseteruan Wali Kota Tangerang dengan Menkumham. Komentar tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut lewat akun Twitter nya, @mohmahfudmd, Selasa (16/7/2019).

Menurut Mahfud MD, permasalahan antara Menteri Yasonna dan Wali Kota Arief terkait administrasi pemerintahan. Oleh karena, kenapa harus merepotkan polisi seakan masalah tersebut adalah pidana. Pakar hukum tata negara ini menyarankan, masalah administrasi tersebut dapat diselesaikan secara internal lewat administratief beroep.

Baca:  FUI Gelar Apel Aksi Siaga 313, Simulasi Putihkan TPS saat

"Diberitakan, Kemenkum HAM berselisih, saling lapor ke polisi dgn Walkot Tangerang krn penggunaan lahan utk bangunan pelayanan publik." "Ini, kan soal administrasi pemerintahan. Mengapa merepotkan polisi se akan2 pidana? Hrs nya ditempuh penyelesaian internal, administratiefberoep," tulis Mahfud MD. Diketahui, dalam sistem Administratief Beroep, yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dalam bidang administrasi adalah instansi yang secara hirarki lebih tinggi atau instansi lain di luar instansi yang telah memberikan keputusan pertama.

Pada masa Hindia Belanda, Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sistem administratief beroep.

Tags: , , , , ,
Avatar
Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan. Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana. Lakukan yang terbaik, sehingga kita tak akan menyalahkan diri sendiri atas segalanya.

Related Article

0 Comments

Leave a Comment